Trilogi Pembangunan

Untuk membangun bangsa indonesia dari keterpurukan, Soeharto tentu memiliki konsep pembangunan dasar sebagai landasan ia bekerja. Untuk itu, Soeharto memperkenalkan konsep Trilogi Pembangunan pada awal pelita I.  Soeharto membangun fondasi pembangunan Indonesia yang dikenal dengan “Akselarasi Pembangunan 25 tahun dengan 8 jalur pemerataan” dengan konsep dasar Trilogi Pembangunan, yaitu Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan. Ini artinya, stabilitas nasional mutlak diperlukan bila pertumbuhan ekonomi akan digalakkan atau dilaksanakan. Bila pertumbuhan ekonomi berjalan, maka pemerataan pembangunan menjadi tujuan dan dapat dilaksanakan. Karena itu bagi Soeharto, rehabilitasi politik dalam rangka stabilitas nasional menjadi perlu.

Berikutnya, mengacu kepada pertumbuhan ekonomi dan development di segala bidang, hinggah bermuara pada pemerataan hasil-hasil dari development bagi seluruh bangsa Indonesia.  Soeharto menetapkan Trilogi pembangunan, yaitu:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis pada gilirannya berbuah pada kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Soeharto meletakkan dasar-dasar pembangunan berkelanjutan melalui Pelita, dan menetapkan Trilogi Pembangunan sebagai starategi untuk tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Stabilitas nasional dibutuhkan agar bisa dilakukan development (pertumbuhan ekonomi) dan setelah adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat dilakukan pemerataaan. Maka menurut Soeharto, stabilitas nasional diperlukan untuk kelancaran dalam development, juga untuk menarik minat para investor asing guna ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sebab, tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan ada pemerataan hasil-hasil development.

Trilogi Pembangunan, Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan, adalah  memang strategi kunci pembangunan yang dilaksanakan dalam pemerintahan Soeharto. Hal ini juga ditiru oleh negara-negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia yang sangat efektif dalam melaksanakan demokrasi. Karena itu kedua negara tersebut hinggah kini terus mengalami kemajuan.  Di Singapura, misalnya, pada awal pertumbuhannya hanya terdapat sebuah koran saja guna mengamankan stabilitas di dalam negeri. Sementara itu, Malaysia di bawah kepemimpinan Mahatir Mohammad sangat mengutamakan stabilitas nasional dan economic development. Bahkan, dengan berani tegas demi menjaga stabilitas  ia berani memecat wakil perdana Menteri Anwar Ibrahim yang diam-diam akan melakukan “reformasi” di negara jiran, Malaysia.

Melaksanakan Repelita

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi, dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada masa ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan per kapita juga meningkatkan dibandingkan dengan masa Orde Lama. Kesemuanya ini dicapai dalam blueprint nasional atau rencana pembangunan nasional. Itulah sebabnya di zaman Orde Lama kita memiliki rencana-rencana pembangunan lima tahun (Depernas) dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Bappenas). Di zaman Orde Baru kita mempunyai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV, Repelita V, dan Repelita VII (Bappenas).

1. Pelita I

Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Tujuan Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya. Sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik beratnya adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

2. Pelita II

Pelita II mulai berjalan sejak 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II dipandang cukup berhasil. Pada awal pemerintahan Orde Baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I inflasi berhasil ditekan menjadi 47%. Pada tahun keempat Pelita II inflasi turun menjadi 9,5%.

3. Pelita III

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan.

4. Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Dan di tengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini, yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan nasional dapat berlangsung terus.

5. Pelita V

Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita ini development ditekankan pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

6. Pelita VI

Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun, pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis monter tersebut menjadi pemicu bergejolaknya situasi politik dalam negeri. Terjadi demonstrasi mahasiswa yang meluas yang didukung oleh banyak elemen masyarakat. Akhirnya, pemerintahan Orde Baru jatuh ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun pada 21 Mei 1998.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.

Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu, juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.