Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan oleh Chandler dan Plano (1988:3) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi publik juga semakin kompleks. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai ruang lingkup administrasi publik.
Daftar Isi Tampilkan
- Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- Manajemen Publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen SDM.
- Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.
- Apa yang dilakukan pemerintah, menyangkut pengaruh kebijakan, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, dsb.
- Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, dsb.
- Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama, menyangkut koordinasi, hubungan pusat dengan bagian-bagian, dsb.
- Bagaimana pemerintah bertanggung jawab, seperti melakukan pengawasan.
- Dimensi Kebijakan, berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Menurut Chander dan Plano “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan, selain itu kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pertahanan”.
- Dimensi Manajemen, berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen. Penekanan pada aspek pelaksanaan ini tercermin dari definisi manajemen yang disampaikan oleh Mary Parker yaitu manajemen sebagai suatu “ proses pencapaian hasil melalui orang lain” definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting yaitu :
- Manajemen adalah suatu proses kerjasama yang mengandalkan sinergisme.
- Proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pimpinan.
- Kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya.
- Dimensi Organisasi, berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang ditekankan adalah pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja baik secara vertikal (mulai dari jabatan paling atas sampai paling bawah) maupun secara horizontal (berbagai unit-unit atau bidang-bidang yang dibentuk). Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompensasi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek yang ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Dalam kenyataan, keseimbangan antara otoritas dan kemampuan cenderung tidak terjadi sehingga menimbulkan masalah. Dwight Waldo yang tertarik dengan struktur mendefinisikan organisasi sebagai struktur otoritas dan hubungan personal dalam suatu sistem administrasi, sementara Chester Barnard yang cenderung melihat organisasi sebagai suatu sistem, mendefinisikannya sebagai suatu sistem aktivitas yang terkoordinasikan secara sadar, atau sistem kekuatan dua orang atau lebih.
- Dimensi Etika, dianalogikan dengan sensor di dalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapai-tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan organisasi publik pada khususnya. Aplikasi moral dan etika dalam praktek dapat dilihat dati Kode Etik yang dimiliki administrator publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama dan etika moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut.
- Dimensi Lingkungan, Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik yaitu lingkungan. Pentingnya pengaruh lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang ekologi administrasi atau ekologi organisasi atau sejak teridentifikasinya konsep “sistem terbuka” oleh F.E. Emery yang mengakui adanya interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi atau semua yang berada diluar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (general environment) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum dan lingkungan khusus (specific environment) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan dan kelompok penekan.
Ada dua karakter penting dari lingkungan yaitu turbulence dan munificience. Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil, sedangkan menificient berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Suatu organisasi apabila hendak bertahan hidup atau berkembang harus memperhatikan kedua sisi penting dari lingkungan ini. Organisasi tersebut harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil atau labil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut. - Dimensi Kinerja, pengukuran kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan, sementara pengukuran kinerja pegawai masih didasarkan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Standar tersebut telah digunakan dan telah bertahan lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan paradigma dan tuntutan publik. Standar penilaian yang digunakan masih bersifat seragam, dan sering dinilai kurang mengakomodasi variasi-variasi bidang tugas pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan ke khasan dari tingkatan hirarki.
Ada beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penilaian kinerja pegawai. Pertama adalah isu menyangkut kemampuan penilaian dalam mengkaitkan kinerja seseorang dengan tujuan, misi, dan visi organisasi, kedua isu tentang kemampuan dan independensi dalam memberi penilaian, ketiga berkenaan dengan kontrol kualitas pengukuran kinerja, keempat adalah tingkat penerimaan penilai dan pihak yang dinilai terhadap alat ukur dan isinya dan kelima adalah spesifikasi tentang apa yang diharapkan dari penilai.
- Berbagai tantangan bagi administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri.
- Sistem administrasi dan organisasi yang efektif.
- Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih oleh masyarakat.
- Bagaimana menyusun kebijakan dan program secara sukses.
- Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.
- Manajemen sumber daya manusia.
- Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik.
- Bagaimana praktek administrasi yang profesional dan etis.
- Dilihat dari peristiwa dan Gejala Pemerintah : Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Desa, Administrasi Departemen dan Non Departemen.
- Dibidang Kekuasaan: Administrasi Politik Luar Negeri, Administrasi Politik Dalam Negeri, Administrasi Partai Politik, Administrasi Kebijaksanaan Pemerintah.
- Dibidang Ketatalaksanaan: Administrasi Pembangunan, Administrasi Perkantoran, Administrasi Kepegawaian, Kemiliteran, Kepolisian, Perpajakan, Pengadilan, Kepenjaraan.
- Dibidang Kenegaraan: Tugas & Kewajiban Negara, Hak & Kewenangan Negara, Tipe dan Bentuk Negara, Tujuan Negara dsb.
- Dalam Bidang Peraturan Perundang-Undangan: Landasan idil, landasan konstitusional dan landasan operasional.
- Manajemen faktor eksternal dan internal
- Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan.
- Respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- Pengaturan moral dan etika melalui kode etik agar kemampuan dan kompetensi tidak disalahgunakan diluar kepentingan publik.
- Pengenalan karakteristik lingkungan dimana administrasi publik itu beroperasi (Negara, swasta, masyarakat, dan lingkungan lain).
- Akuntabilitas kinerja melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-barang publik.
